“Saya merekrut dan mengontrol Adam Malik,” ujar Clyde McAvoy, perwira CIA itu, dalam sebuah wawancara pada tahun 2005. McAvoy bertemu dengan Adam Malik di sebuah tempat rahasia dan aman di Jakarta pada 1964.

“Dia adalah pejabat Indonesia tertinggi yang pernah kami rekrut,” tambah McAvoy.

Adam Malik dirinci lebih dalam lagi setelah itu. Disebutkan, dalam beberapa minggu yang menegangkan pada bulan Oktober 1965, Negara Indonesia terpecah dua.

Tim Weiner menulis, “CIA berusaha mengkonsolidasi sebuah pemerintah bayangan, sebuah kelompok tiga serangkai yang terdiri atas Adam Malik, Sultan yang memerintah di Jawa Tengah, dan perwira tinggi angkatan darat berpangkat mayor jenderal bernama Suharto.

“Malik memanfaatkan hubungan dengan CIA untuk mengadakan serangkaian pertemuan rahasia dengan Duta Besar Amerika yang baru di Indonesia, Marshall Green. Sang Duta Besar mengatakan bahwa dia bertemu dengan Adam Malik “di sebuah lokasi rahasia” dan mendapatkan “gambaran yang sangat jelas tentang apa yang dipikirkan Suharto dan apa yang dipikirkan Malik serta apa yang mereka usulkan untuk dilakukan” buat membebaskan Indonesia dari komunisme melalui gerakan politik baru yang mereka pimpin, yang disebut Kap-Gestapu.
……..

Tim Weiner juga menulis, “Pada pertengahan bulan Oktober 1965, Malik mengirimkan seorang pembantunya ke kediaman perwira politik senior kedutaan, Bob Martens, yang pernah bertugas di Moskow ketika Malik juga bertugas di sana sebagai diplomat Indonesia. Martens menyerahkan kepada utusan Malik itu sebuah daftar yang tidak bersifat rahasia, yang berisi nama 67 pemimpin PKI, sebuah daftar yang telah dia rangkum dari kliping-kliping surat kabar komunis.”

Pada bagian lain disebutkan juga bahwa Duta Besar Green, McGeorge Bundy (Penasihat Keamanan Nasional) dan Bill Bundy (Asisten Menlu untuk Timur Jauh), melihat Suharto dan Kap-Gestapu layak mendapat bantuan AS. Namun Duta Besar Green mengingatkan bahwa bantuan itu tidak boleh berasal dari Pentagon atau Deplu. Program bantuan itu tidak akan bisa dirahasiakan; risiko politisnya sangat besar. Akhirnya disepakati bahwa uang itu harus ditangani oleh CIA.

Mereka sepakat untuk mendukung militer Indonesia dalam bentuk bantuan obat-obatan senilai US$ 500.000 yang akan dikirimkan melalui CIA dengan pengertian bahwa angkatan darat akan menjual obat-obatan tersebut untuk mendapatkan uang tunai.

Dubes Green, setelah berunding dengan Hugh Tovar, mengirimkan pesan telegram kepada Bill Bundy, yang merekomendasikan pembayaran uang dalam jumlah yang cukup besar kepada Adam Malik:

“Ini untuk menegaskan persetujuan saya sebelumnya bahwa kita menyediakan uang tunai sebesar Rp 50 juta (sekitar $ 10 ribu) buat Malik untuk membiayai semua kegiatan gerakan Kap-Gestapu. Kelompok aksi yang beranggotakan warga sipil tetapi dibentuk oleh militer masih memikul kesulitan yang diakibatkan oleh semua upaya represif yang sedang berlangsung…

Kesediaan kita untuk membantu dia dengan cara ini, menurut saya , akan membuat Malik berpikir bahwa kita setuju dengan peran yang dimainkannya dalam sebuah kegiatan anti-PKI, dan akan memajukan hubungan kerja sama yang baik antara dia dan angkatan darat.

Kemungkinan terdeteksinya atau terungkapnya dukungan kita dalam hal ini sangatlah kecil, sebagaimana setiap operasi “tas hitam” yang telah kita lakukan.”

Tim Weiner juga menulis, “Sebuah gelombang besar kerusuhan mulai meningkat di Indonesia. Jenderal Suharto dan gerakan Kap-Gestapu telah membunuh begitu banyak orang. Dubes Green kemudian memberi tahu Wapres Hubert H Humprey dalam sebuah pembicaraan di kantor wakil presiden di Gedung Capitol bahwa “300.000 sampai 400.000 orang telah dibantai” dalam “sebuah pertumpahan darah besar-besaran”.

Wakil Presiden menyebutkan bahwa dia telah mengenal Adam Malik selama bertahun-tahun, dan Dubes memujinya sebagai “salah satu orang terpintar yang pernah dia temui.” Malik dilantik sebagai menteri luar negeri, dan dia diundang untuk berbincang-bincang selama 20 menit dengan Presiden Amerika di Oval Office. Mereka menghabiskan waktu berbincang-bincang tentang Vietnam.

Pada akhir pembicaraan mereka, Lyndon Johnson mengatakan bahwa dia memiliki perhatian amat besar tentang perkembangan di Indonesia dan dia mengirimkan salam hangatnya untuk Malik dan Suharto. Dengan dukungan AS, Malik kemudian terpilih menjadi ketua Sidang Umum PBB.”
(nrl/anw)

sumber :http://suka2gue.wordpress.com/2008/11/25/adam-malik-cia-tiga-serangkai-dan-operasi-tas-hitam/

Political marketing, sebagai rangkaian kegiatan memasarkan cita-cita politik untuk mendapatkan dukungan publik, tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan demokratis.

Puluhan parpol yang muncul sejak reformasi sangat memerlukan instrumen, metode, serta strategi untuk mewujudkan ideologi partai. Salah satu rangkaian penting dari political marketing adalah iklan politik. Sebagaimana layaknya pariwara, advertensi mempunyai kecenderungan manipulatif. Ia mengemas produknya dengan menyelimuti kekurangan agar konsumen tertarik meskipun produk yang ditawarkan mungkin hanya mempunyai kualitas yang standar.

Oleh sebab itu, sering kali iklan dapat mengecoh, bahkan kadang-kadang menyesatkan konsumennya.

Iklan politik mirip dengan reklame produk komersial. Tujuannya adalah membuat citra tokoh yang ditawarkan sebagai pilihan yang paling tepat. Tidak jarang masyarakat diberi iming-iming bahwa tokohnya mampu ”menyulap” kesengsaraan menjadi kemakmuran dalam sekejap.

Namun, perlu dicamkan bahwa promosi produk komersial mempunyai perbedaan yang sangat esensial dengan produk politik. Iklan komoditas komersial hanya memperkenalkan barang dagangan yang dikonsumsi secara pribadi dan tidak akan memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Sementara komoditas politik adalah tokoh atau lembaga politik (parpol) yang akan menerima mandat kekuasaan dari rakyat. Oleh karenanya, karena berhubungan langsung dengan siapa yang akan dipercaya menjadi pemegang kekuasaan, iklan politik berpengaruh besar terhadap nasib dan masa depan bangsa.

Sayangnya, belum ada lembaga konsumen yang melindungi kepentingan publik dari akibat buruk iklan politik sehingga kontrol sosial diperlukan.

Pariwara politik terbukti dapat menjadi sarana ampuh membentuk dan menggiring persepsi masyarakat. Iklan politik dapat mengubah seorang politisi medioker menjadi pemimpin karismatik.

Yang terjadi adalah ironi politik. Mereka yang bekerja keras, mempunyai kompetensi dan kapabilitas, terpaksa kalah dari mereka yang populer. Dampak berikutnya, rakyat yang sudah lama mendambakan pemimpin yang dapat membebaskan mereka dari segala penderitaan akan sangat mudah menerima iklan politik.

Tunduk pada pemodal

Persoalan sangat serius akibat meningkatnya iklan politik adalah pemilih menjadi sekadar konsumen yang harus tunduk pada kepentingan pemilik modal. Selain itu, advertensi politik telah mereduksi negara menjadi korporasi (badan hukum usaha) yang hanya mengurus dan mengalkulasi untung dan rugi.

Hanya warga negara yang mempunyai modal besar dapat menentukan arah dan perkembangan bangsa. Padahal, ranah politik seharusnya menjadi domain pertarungan ide dan keberpihakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tanpa membedakan status dan struktur sosial.

Pilihan yang hanya berdasarkan advertensi politik tanpa mengetahui rekam jejak, intelektualitas, dan integritas seorang politisi, akan sangat membahayakan bangsa dan negara.

Sangat benar keprihatinan Buya Syafii Maarif di harian Kompas (22/11) yang menyatakan, politik tanpa moral hanya akan melahirkan ”serigala-serigala” yang akan saling memakan. Karena itu, iklan politik harus dapat menjelaskan gagasan secara utuh kepada masyarakat.

Hal itu sangat mungkin karena masa kampanye Pemilu Legislatif 2009 akan berlangsung selama sembilan bulan, jauh lebih lama dibandingkan Pemilu 2004 yang hanya satu bulan.

Namun, iklan politik bukan tanpa sesuatu yang positif. Jika disertai dengan gagasan yang utuh, memerhatikan etika, dan menghindari hal-hal yang menimbulkan keresahan dan permusuhan, ia adalah sarana yang cukup baik untuk melakukan promosi politik.

Advertensi politik juga dinilai lebih efektif dan aman bagi masyarakat dibandingkan dengan pengerahan massa.

Meski demikian, adalah kewajiban moral media, selain menjaga netralitas, juga diharapkan mampu menyediakan informasi yang cerdas sehingga masyarakat dapat memperoleh masukan yang seimbang. Dengan demikian, iklan politik tidak sekadar promosi tokoh, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan peradaban bangsa

Sumber:http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/25/00300898/iklan.politik.dan.nasib.suatu.bangsa

Najib mengatakan, terkatung-katungnya penyelesaian RUU ini dikarenakan ada dua kubu yang memiliki persepsi berbeda. Dua kubu ini mempersoalkan masa peralihan RUU.

Adapun kubu liberal menginginkan peran negara di sektor pertambangan sangat kecil. Namun lain halnya dengan kubu konservatif, yang belum ingin melepas nasib pertambangan ke pasar.

Selain itu, perusahaan pertambangan yang lama, ingin UU yang baru ini nantinya tidak menganggu perusahaan yang berdiri lama.

Najib menambahkan, pembahasan RUU yang belum selesai ini merupakan konsekuensi demokrasi di Indonesia. Sehingga, legislatif harus mengakumulasi semua aspirasi. “Masa peralihan ini masih dalam nego,” pungkasnya. (ade)

Sumber: http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/11/12/277/163167/ketok-palu-ruu-minerba-ditargetkan-desember

Masa transisi dari perundangan lama ke perundangan baru itulah yang banyak mendapat sorotan di mana semula Komisi VII DPR RI sempat terbagi dalam dua kubu yang saling bertentangan memandang perihal masa peralihan.

“Semula ada yang berpendapat begitu UU diketuk palu maka harus berlaku bagi semua, sedangkan yang lain berpendapat UU ini hanya akan berlaku bagi yang baru dan tidak berlaku surut,” katanya.

Namun, saat ini berhasil diambil jalan tengah atau kompromi berupa penentuan masa transisi selama beberapa tahun yang akan ditetapkan kriterianya termasuk jenis pertambangan dan luasan tambang.

“Kami tidak ingin menimbulkan kerisauan-kerisauan terhadap perusahaan tambang yang sedang berjalan tetapi di sisi lain kami juga mengupayakan agar perolehan negara bisa optimal,” katanya.

Apalagi selama ini banyak pihak yang mengeluhkan UU lama terlampau berorientasi sentralistis padahal aturan otonomi daerah yang berlaku saat ini memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan baru.

Hal itu menurut dia kerap menimbulkan persoalan di lapangan sehingga hanya dapat diatasi dengan penetapan UU baru.

Terkait masa transisi yang mungkin diterapkan, ia mengatakan, kontrak-kontrak lama akan disesuaikan dengan UU baru dengan sejumlah catatan.

Di antaranya akan diatur tentang jangka waktu transisi yang tergantung pada jenis usaha pertambangan dan luas tambang agar pengusaha memiliki waktu untuk menyesuaiakn diri dengan kebijakan baru tersebut.

Pihaknya juga mempertimbangkan kepentingan penyusunan rencana keuangan pengusaha pertambangan yang saat ini masih dibuat dengan asumsi UU lama.
“Kita harus realistis kalau di tengah jalan pengusaha di-`cut` dengan UU baru jelas tidak fair. Kita harus pahami bagaimana hubungan mereka dengan lembaga keuangan, pemegang saham, dan perusahaan rekanan,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya menetapkan rentang waktu paling lama 5 tahun (tergantung jenis usaha tambang) sebagai masa transisi bagi para pengusaha tambang.

Menurut dia, semua pihak harus turut mempertimbangkan keberlangsungan bisnis pengusaha tambang, memberikan keamanan berusaha, dan suasana yang kondusif.

Ia mengatakan, saat ini banyak pengusaha yang menerapkan pola “wait and see” menunggu diputuskannya RUU Minerba untuk menetapkan strategi usaha yang baru.

Dalam RUU Minerba yang akan disahkan, pihaknya mendorong pelaku usaha pertambangan agar mengolah sebagian besar usahanya di dalam negeri.

“Sekarang kita sedkit memaksakan agar proses-proses yang memungkinkan untuk dilakukan di dalam negeri ya lakukan di sini. Bahkan kalau bisa sampai proses akhir dilakukan di dalam negeri,” kata Wakil Ketua Fraksi PAN itu.

Namun, pihaknya juga tetap bersikap realistis karena ada proses tertentu seperti smelting yang menelan investasi cukup besar bila dilakukan di dalam negeri.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar setahap demi setahap seluruh proses usaha tambang dilakukan di dalam negeri.

Terkait dengan pembahasan RUU Minerba, hingga Oktober 2008, DPR RI telah sampai pada pembahasan terakhir tepatnya di Panitia Kerja (Panja).

Setelah akhir masa sidang lalu berhasil dirumuskan kesepakatan mengenai penguatan substansi pada aspek pengaturan DMO, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dalam negeri, dan masa ketentuan peralihan.

RUU Minerba mengatur beberapa substansi mengenai pengelolaan pertambangan, di antaranya tentang peran pengelolaan, lingkup kewenangan pemerintah pusat dan daerah, klasifikasi kegiatan operasi tambang, pembagian luas wilayah pertambangan, jangka waktu usaha, dan beberapa ketentuan lain.

Penetapan RUU Minerba merupakan salah satu upaya untuk mengharmoniskan materi UU Pertambangan dengan kondisi saat ini serta untuk menekan kontradiksi dan tumpang tindak dengan pengelolaan sektor lain.

Dengan demikian diharapkan akan terjadi peningkatan dalam hal investasi, penerimaan negara, dan kesejahteraan masyarakat. ant/rob
  http://batakpos-online.com/content/view/1077/1/

Apakah deregulasi baik atau buruk? Ada baiknya ditangguhkan dulu debat pro dan kontra. Namun, sebagai uji coba, baiklah mulai dari posisi pro: deregulasi secara keseluruhan (dan bukan selektif) merupakan sesuatu yang sangat baik adanya.

Bila diringkas, deregulasi menunjuk ke- bijakan pemerintah mengurangi/meniadakan aturan administratif yang mengekang kebebasan gerak modal, barang, dan jasa. Dengan kebebasan gerak produksi, distribusi, dan konsumsi modal, barang, serta jasa itu, volume kegiatan bisnis swasta diharapkan melonjak. Dengan itu lanskap ekonomi Indonesia juga tidak lagi bergantung pada uang minyak.

Deregulasi telah menjadi istilah teknis ekonomi dan populer karena alasan ekonomi. Akan tetapi, penciutan istilah “deregulasi” ke bidang ekonomi itu sangat menyesatkan. Deregulasi pertama-tama bukan gagasan ekonomi, tetapi premis baru ketatanegaraan.

Premis baru

Isi premis baru ketatanegaraan itu mungkin bisa ditunjuk dengan dua lapis argumen berikut. Lapis pertama, deregulasi berisi gagasan bahwa jatuh-bangun dan hidup-matinya suatu negeri tak boleh lagi hanya bergantung pada kekuasaan rezim yang sedang memerintah. Jadi, jatuh-bangun dan hidup-matinya ekonomi, budaya, atau pendidikan di Indonesia tidak boleh lagi hanya bergantung pada inisiatif pemerintah, entah itu rezim Soeharto atau Susilo B Yudhoyono. Itulah mengapa deregulasi melibatkan pemindahan berbagai inisiatif, dari pemerintah ke sektor-sektor nonpemerintah.

Sejak 1 Januari 1984, misalnya, metode “valuasi pemerintah” (official assessment) dalam pengumpulan pajak diganti menjadi “penghitungan diri” (self-assessment). Artinya, penghitungan pajak tidak lagi dimulai oleh petugas pajak, tetapi oleh wajib pajak sendiri, lalu petugas pajak melakukan crosscheck. Tentu perubahan itu ditujukan untuk sasaran ekonomi, seperti efisiensi dan pembatasan kuasa petugas pajak bagi peningkatan revenue dari pajak. Namun, implikasi praktis terhadap urusan fiskal ini hanyalah konsekuensi dari gagasan lebih fundamental tentang deregulasi: bahwa hidup-matinya Indonesia tidak boleh lagi bergantung hanya pada inisiatif dan tindakan aparat pemerintah.

Lapis kedua, justru karena itu deregulasi juga menunjuk gagasan baru bahwa jatuh-bangun dan hidup-matinya kondisi politik, ekonomi, budaya, ataupun pendidikan di Indonesia juga tidak bisa lagi hanya menjadi beban tanggungan pemerintah. Lugasnya, solusi atas masalah Indonesia juga merupakan beban tanggungan sektor-sektor nonpemerintah. Lapis ini sejajar dengan lapis pertama di atas. Andaikan “deregulasi” adalah sekeping mata uang, pokok dalam lapis pertama dan kedua merupakan dua sisi dari satu keping mata uang yang sama.

Dua lapis pengertian di atas mungkin terdengar aneh bagi mereka yang mengartikan deregulasi hanya sebagai soal teknis, seperti pengertian umum dalam alam pikir ekonomi dewasa ini. Namun, dalam “republik refleksi”, kita selalu butuh kembali ke prinsip paling sederhana, yang kira-kira berbunyi begini: pengertian luas bukanlah bukti validitas.

Dari pokok-pokok di atas mungkin segera tampak, de-regulasi bukan berarti tidak-adanya regulasi, melainkan perluasan/pemindahan locus otoritas regulasi, yaitu dari state-regulation ke self-regulation. Maka, de-regulasi sesungguhnya berisi re-regulasi, dengan self sebagai aktor-regulator alternatif. Istilah “self” bisa berupa individu perorangan, bisa juga badan usaha bisnis/ perusahaan, dan bisa pula pemerintahan lokal yang otonom.

Regulator alternatif

Apa dasar self bertindak sebagai aktor-regulasi alternatif? Dasarnya adalah self-determination yang terungkap dalam kebebasan dan kedaulatan pilihan individual. Tetapi masih perlu dikejar lanjut. Kalau sumber daya pemerintah melakukan state-regulation adalah mandat, apa sumber daya self-regulation? Jawab: pemilikan/kontrol atas berbagai sumber daya (finansial, teknologis, fisik, informasi, material, dan sebagainya) yang diubah menjadi capital. Itulah mengapa terjadi penerapan istilah “capital” pada bidang-bidang seperti budaya (cf cultural capital), pengetahuan (cf symbolic capital), dan lain-lain.

Dengan itu deregulasi melahirkan gejala baru, yaitu kedaulatan dan kebebasan selera individual menjadi locus kekuatan regulatif baru yang tidak kalah menentukan dibanding kekuatan regulatif pemerintah. Modelnya adalah kinerja “kebebasan pilihan individual” dalam ekonomi pasar-bebas (cf “saya bebas berbuat apa pun menurut selera saya dan selera apa pun yang bisa saya beli”). Dalam arti tertentu bahkan bisa dibilang, pemerintah sering tinggal menjadi penjaga legalitas, tanpa sepenuhnya mampu menjadi regulator.

Ambillah acara di layar televisi sebagai contoh. Sudah lama meluas keluhan tentang rendahnya mutu acara televisi yang dikuasai program gosip, klenik, jingkrak-jingkrak, badut-badutan, serta histeria idola. Pemerintah tidak bisa lagi menjadi regulator acara televisi tanpa dituduh otoriter. Mungkin para programmers acara televisi bilang acara-acara itulah demand pemirsa. Tetapi karena klaim itu tidak ada sebelum programmers menayangkan acara-acara tersebut, dengan lugas bisa dikatakan regulatornya adalah corak selera para programmers televisi. Kemudian muncul apologi, misalnya “bukankah pepatah Romawi pun mengingatkan bahwa manusia tidak hanya membutuhkan roti, tetapi juga komedi?” (Tajuk Kompas, 8/9/2004). Dalih itu menggelikan karena soalnya justru sebagian besar acara televisi berupa “komedi”. Tambahan lagi, pepatah itu datang dari kaisar seperti Nero dan Commodus sebagai siasat meninabobokan warga Roma dengan orgi darah di Colosseum.

Sekali lagi, de-regulasi bukan pengha- pusan regulasi, tetapi re-regulasi menurut selera pribadi. Dengan itu kekuatan-regulatif penentu corak kehidupan publik bukan lagi hanya daya-regulatif pemerintah, tetapi juga daya-regulatif kebebasan selera/pilihan individual. Pokok sederhana ini punya implikasi sangat jauh.

Etika deregulasi

Bila deregulasi berisi premis hidup-matinya negeri ini tak boleh lagi tergantung hanya pada pemerintah, tentu itu juga berarti hidup-matinya negeri ini tidak boleh lagi hanya menjadi beban tanggungan pemerintah. Segera tampak deregulasi pertama-tama bukan urusan teknis ekonomi, tetapi etika baru manajemen masyarakat. Dan itu berlaku baik untuk bidang ekonomi, budaya, pendidikan, sosial, maupun politik. Jadi, kita mesti pro atau kontra deregulasi? Dua pokok berikut ini mungkin bertentangan dengan paham tradisional yang luas diyakini, tetapi semoga ada gunanya diajukan.

Pertama, andaikan Anda penentang gigih deregulasi. Posisi kontra ini salah satunya melibatkan penolakan atas pemindahan/perluasan otoritas regulasi dari state-regulation ke self-regulation. Anda mungkin dituduh mendukung otoritarianisme, tetapi tuduhan itu bisa diabaikan. Salah satu agenda pokok penganut posisi kontra deregulasi lalu adalah memastikan agar gerakan civil society mengoreksi dan memberdayakan kapasitas pemerintah sebagai badan regulator yang baik karena pemerintah dilihat sebagai satu-satunya penanggung jawab hidup-matinya negeri ini. Tetapi, agenda ini tidak lebih dari meneruskan teriakan-teriakan kita selama ini dan deregulasi lalu juga kehilangan arti.

Kedua, andaikan Anda penuntut gigih deregulasi. Posisi pro ini berisi kesetujuan atas pemindahan/perluasan otoritas regulasi dari state-regulation ke self-regulation. Implikasi utamanya, civil society tidak-bisa-tidak berfokus pada gerakan memastikan agar sektor-sektor nonpemerintah juga menjadi aktor-regulator yang baik karena self-regulation berarti pemerintah bukan lagi satu-satunya penanggung jawab hidup-matinya negeri ini. Lugasnya, persis dari logika-internal deregulasi, sektor-sektor nonpemerintah itu kini juga tidak-bisa-tidak menjadi penanggung jawab hidup-matinya negeri ini. Itu berlaku baik bagi sektor bisnis, media, maupun perguruan tinggi, dari soal acara televisi, rusaknya gedung sekolah, busung lapar, sampai keluasan korupsi.

Apa yang terjadi bila sektor-sektor nonpemerintah menuntut deregulasi seluasnya, tetapi membebankan semua hanya kepada pemerintah dan juga tidak mau ikut menjadi solusi atas labirin masalah Indonesia? Itulah yang rupanya sedang terjadi. Deregulasi lalu tidak lebih dari siasat para pelaku sektor-sektor nonpemerintah untuk menjadi free riders di negeri ini. Free rider kira-kira berarti “penumpang yang tidak membayar”. Maka tidak perlu kaget bila para programmers televisi merasa tidak punya urusan dengan pendidikan kultural warga Indonesia. Tak mengherankan pula bila para bos perusahaan tambang merasa tidak punya urusan dengan kehancuran lingkungan seperti di Pantai Buyat.

Kita bisa meratapi atau merayakan deregulasi, tetapi itu masih jauh dari memahami bahwa deregulasi melibatkan agenda ketatanegaraan yang lebih mendalam daripada sekadar perkara efisiensi ekonomi.

B Herry-Priyono Pengajar Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta, Alumnus London School of Economics (LSE), Inggris

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/01/opini/1789156.htm

Community development biasanya dilakukan di bawah payung komitmen corporate social responsibility (CSR) atau yang juga dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan.

Dari inisiatif pemerintah untuk melakukan audit dan meningkatnya tuntutan masyarakat dan pemerintah daerah ini, ada hal yang menarik yang layak untuk dikaji di tengah menjamurnya kegiatan community development yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia.

Jika kasus ini menunjukkan bahwa community development merupakan lahan yang potensial untuk diselewengkan dan disalahgunakan, sehingga perlu dilakukan audit, pertanyaan yang kemudian berkembang adalah sejauh mana regulasi pemerintah tentang CSR diperlukan? Apa saja yang harus diatur dan dilakukan oleh pemerintah?

CSR sedang menjadi hal yang banyak dibicarakan dan dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Alasan aktivitas CSR ini memang beragam, salah satunya, aktivitas sosial ini dapat meningkatkan citra perusahaan.

Bagi para pengusung kedigdayaan pasar, CSR sesungguhnya merupakan bukti bahwa self-regulation adalah sesuatu keniscayaan. Tanpa adanya intervensi negara, perusahaan dengan sendirinya mengembangkan program CSR. Beberapa perusahaan bahkan melihat CSR sebagai bagian dari manajemen risiko.

Keberpihakan

Agar lebih sistematis, Hilton dan Gibbons (2002) menegaskan bahwa perusahaan juga harus secara serius menekankan keberpihakan kepada masyarakat. Ini penting karena perusahaan juga akan memperoleh keuntungan dari situasi win-win ini.

Karena itu, aktivitas CSR harus memenuhi syarat keberlanjutan (sustainable) dan harus berada di bidang yang beriringan dengan bidang usaha perusahaan yang bersangkutan. Pendekatan itu juga tidak akan merugikan perusahaan, karena dengan mengaitkan aktivitas CSR sejalan bidang usaha perusahaan, pengerahan sumber daya untuk CSR tidak perlu secara khusus dialokasikan terpisah.

Pendapat Hilton dan Gibbons memperkuat unsur self-regulation dari CSR dan mengimplikasikan bahwa regulasi negara sesungguhnya tidak diperlukan. Mengembangkan program CSR yang berkelanjutan dan berkaitan dengan bidang usaha merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar.

Namun, tidak sedikit yang pesimistis terhadap hal ini. Sebuah penelitian menunjukkan CSR ternyata tidak memiliki korelasi positif terhadap kontribusi finansial jangka panjang perusahaan (Vogel, 2005). Perusahaan yang melakukan CSR tidak berarti kemudian lebih menguntungkan, atau sebaliknya. Artinya, CSR merupakan faktor yang kesekian kepada kontribusi finansial perusahaan.

Vogel juga menyatakan banyak perusahaan yang menghadapi dilema ketika prinsip CSR yang dianutnya bertentangan dengan faktor yang mendorong pendapatan. Sebagai ilustrasi, perusahaan baterai akan sulit menganut CSR dalam bentuk pelestarian lingkungan karena produk yang mereka hasilkan dapat memberikan dampak buruk kepada lingkungan.

Sebagian permasalahan ini memang juga disebabkan oleh masyarakat yang masih enggan membeli produk yang ramah lingkungan. Tidak banyak masyarakat yang merasa perlu membeli produk yang mendukung program CSR perusahaan.

Temuan Vogel ini merupakan suatu hal yang serius. Ada logika internal dan common sense yang sedang digugat. Ini berarti perusahaan melakukan CSR bukan karena aktivitas tersebut akan dengan sendirinya meningkatkan keuntungan perusahaan. Beberapa perusahaan melakukan CSR karena percaya bahwa CSR merupakan tindakan yang benar. CSR dilakukan bukan karena secara finansial menguntungkan. Ia dilakukan karena para eksekutif perusahaan mempercayai bahwa berbuat baik itu benar. Jika demikian pemahamannya maka CSR sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan self-regulation.

Lebih positif

Meski demikian, Vogel memandang CSR tetap membawa hal baik. Menurutnya, akibat banyak perusahaan yang percaya bahwa mereka melakukan hal yang baik melalui aktivitas keperdulian sosial, CSR telah mengubah interaksi antara perusahaan dan masyarakat. Hubungan perusahaan dan masyarakat menjadi jauh lebih positif, dan lebih tidak eksploitatif. Karena itu, walaupun bersifat indifference, Vogel melihat bahwa CSR tetap layak untuk diperjuangkan.

Mungkin Milton Friedman benar ketika mengemukakan bahwa the business of business is business. Adalah hakikat dari perusahaan untuk selalu mengedepankan keuntungan. Akhirnya memang ada batas yang bisa diharapkan dari sebuah entitas bisnis ini. Secara naluriah, perusahaan memang tidak bisa dipaksa menjadi sebuah institusi sosial.

Karena itu, jika kita menginginkan CSR terus berkembang dan terus meningkat karena kita percaya CSR adalah hal yang baik, perlu ada keterlibatan dari pemerintah untuk mengembangkan regulasi tentang CSR. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan regulasi ini.

Pertama, regulasi tersebut harus dapat menjamin bahwa CSR harus memenuhi berbagai kriteria yang memihak kedua belah pihak, misalnya harus berkelanjutan (sustainable) dan berhubungan dengan usaha yang dikembangkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan juga wajib merancang sebuah exit strategy untuk menghindari ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat yang dibantunya.

Perusahaan juga harus memikirkan program CSR yang dapat memberikan kontribusi kepada masalah nasional. Program CSR perusahaan sudah saatnya dikaitkan dengan MDG (Millennium Development Goals).

Kedua, pemerintah juga harus memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang memiliki CSR. Ketiga, pemerintah harus menciptakan sistem yang dapat mengeliminasi para free rider. Ini penting untuk menjamin fairness bagi masyarakat maupun perusahaan. Pemerintah harus mampu menjamin bahwa perusahaan terlindung dari para oknum masyarakat sipil atau pejabat yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkaya diri dengan cara memeras perusahaan atau dengan memanfaatkan kekosongan hukum.

Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menerapkan standar audit di kedua belah pihak (perusahaan dan penerima/beneficiaries). Sudah saatnya lembaga swadaya masyarakat pun juga harus akuntabel dan transparan.

URL Source: http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL

Oleh Ari Margiono
Senior Associate PT Maverick Solusi Komunikasi

Untuk mengurangi PHK, pihaknya meminta pemerintah memproteksi industri dalam negeri, memberantas penyelundupan, mengurangi impor, dan memperluas pasar di luar negeri.

Kemudian, dari Bekasi, Jawa Barat, dilaporkan sedikitnya 3.000 pekerja terkena PHK. Hingga kini, 81 perusahaan mengalami kesulitan pembiayaan. Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Agus Darma Suwandi, pekerja yang akan terkena PHK berasal dari industri elektronik, otomotif, plastik, dan tekstil.

Terkait kondisi itu, Ketua Apindo Bekasi, Purnomo Narmiadi, pengusaha yang terkena dampak krisis ekonomi global telah berusaha menyelamatkan usaha dan karyawan. Namun, mereka memiliki keterbatasan, sehingga PHK tidak terelakkan.

“Keputusan itu adalah risiko pasar yang tak bisa dihindari. Produksi tiap-tiap industri menurun hingga 30 persen. Padahal, pengusaha telah menekan biaya produksi, seperti beralih menggunakan bahan bakar batu bara dan mengurangi kerja lembur,” paparnya.

Seorang karyawan industri garmen di Bekasi, Nurhayati, mengaku sedih setelah di-PHK. Dia termasuk karyawan gelombang pertama yang di-PHK. “Saya di-PHK 30 Oktober lalu bersama 60 teman lainnya. Anak saya dua, saya kerja sudah 8 tahun, sedih hati saya karena suami saya di Cikarang juga katanya akan terkena PHK. Saya hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah turun tangan,” ujarnya.

Dari Bandung dilaporkan, pengurus Apindo Jawa Barat, Dedy Wijaya menyatakan sekitar 15.000 pekerja dirumahkan akibat krisis ekonomi global. Pihaknya terus berupaya mencari solusi guna menghindari PHK. Misalnya, pengusaha tekstil dicarikan pasar baru di negara-negara Timur Tengah. “Kebanyakan perusahaan yang mem-PHK karyawan adalah perusahaan yang menggantungkan pemasukan dari ekspor. Selain itu, perusahaan-perusaha an itu mempekerjakan banyak orang,” katanya.

Namun, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Mustopha Djamaludin mengaku belum mempunyai data jumlah perusahaan yang akan mem-PHK karyawannya. “Itu semua kewenangan Dinas Tenaga Kerja kabupaten dan kota. Kami hanya memantau, tapi sampai sekarang belum ada angkanya,” terangnya.

Mustopha membenarkan potensi merumahkan karyawan ada di perusahaan-perusaha an yang pasarnya di luar negeri. “Apabila belum ada order dalam waktu enam sampai tujuh bulan ke depan, dikhawatirkan akan ada hambatan,” paparnya.

Sedangkan di Malang, Jawa Timur (Jatim), pejabat Dinas Tenaga Kerja yang meminta namanya tidak disebut menyatakan krisis global bisa menyebabkan puluhan ribu karyawan di-PHK. Mereka bekerja di perusahaan makanan dan minuman, serta industri rokok. Namun, dia mengaku belum memiliki angka resmi. Hal senada disampaikan Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja Jatim, Setiadjit. Menurutnya, beberapa perusahaan menengah telah memberi sinyal akan mem-PHK karyawan. Namun dia tidak berani memprediksi jumlah tenaga kerja yang bakal di-PHK.

Perusahaan Berguguran

Terkait laporan itu, Sekjen Apindo, Djimanto yang dihubungi SP membantah telah terjadi PHK. Menurutnya, perusahaan hanya merumahkan karyawan, bukan mem-PHK. “Belum ada PHK, namun merumahkan karyawan sudah dilakukan,” tegasnya.

Menurutnya, krisis keuangan global telah membuat sejumlah sektor di dalam negeri mulai berguguran. Oleh karena itu, semua pihak, terutama pemerintah, harus mengambil langkah nyata dan progresif. “Beberapa sih mulai collapse. Namun kalau cepat diambil langkah pencegahan, hal seperti itu tidak akan terjadi,” katanya.

Djimanto mengatakan sektor-sektor yang mulai collapse itu, antara lain bidang agroindustri, seperti kelapa sawit, karet, cokelat, dan kopi. Selain itu, tekstil dan produk tekstil, serta perkayuan (pulp & paper). Produksi di sektor-sektor itu menurun 5% sampai 10%.

Untuk meminimalisasi dampak krisis global, dia mendesak pemerintah menyetop ekspor barang mentah ke luar negeri. Barang-barang mentah itu harus diolah dalam negeri terlebih dahulu.

Langkah lain adalah menurunkan harga barang di dalam negeri dan memberi insentif kepada sektor-sektor usaha yang memerlukannya. “Jangan sampai barang impor lebih murah daripada barang kita sendiri,” katanya.

Ketika ditanya sejumlah perusahaan baja juga mulai collapse, Djimanto mengatakan sebenarnya perusahaan baja masih berjalan dengan baik. Yang menjadi permasalahan adalah harga baja impor lebih murah daripada baja yang diproduksi dalam negeri. Untuk itu, pemerintah harus segera menyetop impor baja dan harga-harga baja produksi dalam negeri juga harus diturunkan agar bisa dijangkau masyarakat.

KETUA MEDIA INFOKOM PBHMI

Hadirnya polemik seputar pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar terkait sikap menteri partai politik yang tidak konsisten atau “Sontoloyo” dalam bahasa Syamsir menunjukan bahwa  kabinet SBY yang lahir dari koalisi Parpol tidak permanen dan sangat rapuh. Bahkan Menggerogoti sang Presiden.

Disisi lain fakta adanya kerancuan intrepetasi atas peran dan fungsi Badan Intelijen Negara oleh kepala BIN, telah menimbulkan fakta baru bahwa politik dan pemerintahan di negara ini benar-benar “Amburadul”.

Dalam menyimak fenomena yang bisa dikatakan “anomali” dalam logika politik kenegaraan”, setidaknya ada dua persoalan mendasar yang mengemuka dalam polemik yang muncul terkait lolosnya gagasan hak angket di DPR. Pertama, lemahnya kabinet Indonesia Bersatu pemerintahan SBY. Kabinet presiden SBY adalah kabinet yang lahir dari kompromi politik semata tanpa didasari akad dukungan politik secara kelembagaan. Akibatnya para menteri yang berasal dari partai politik cenderung  menjadi semacam “penyusup” didalam kabinet. Pemerintahan yang sedang berjalan sesungguhnya semacam sebuah sistem yang disusupi orang-orang yang sewaktu-waktu jika arah politik bergeser dapat menjadi lawan terhadap kekuasaan dari dalam sistem kabinet sendiri. Terkait dengan situasi ini banyak pakar politik dan pengamat yang telah sejak awal mengkritisi fenomena koalisi dan opisisi yang serba tidak permanen ini.

Dalam logika sistem politik yang kita kenal, telah dipahami bahwa didunia ini orang mengenal sistem pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan dalam mengatur pengelolaan negera. Untuk Indonesia Kita tidak tegas memilih salah satu di antaranya, bahkan rancu dalam mengawinkan keduanya. Oleh karena itu fakta tidak solidnya kabinet SBY akibat inkonsistensi sikap dan gejala komitmen yang mendua karena mengelola negara dengan gaya pengelolaan partai politik, maka  wajar jika SBY seperti dipermainkan oleh dukungan semu para menteri asal parpol.

Yang kedua, Kepala BIN keliru dalam memposisikan peran dan fungsi BIN kalau ini tidak ingin dikatakan sebuah kesengajaan.  Sebagai lembaga negara yang berperan memberikan early warning  terhadap keselamatan negara dan melindungi kepentingan nasional, semestinya BIN hanya memiliki satu USER yakni negara. BIN tidak tepat terlalu jauh masuk ke dalam ranah politik praktis. Adanya pernyataan Kepala BIN terkait sikap Menteri Asal Parpol yang dianggap ” Sontoloyo” telah menimbulkan intrepretasi bahwa BIN sebagai lembaga negara terlalu jauh masuk kedalam politik praktis.

Sebagai sebuah pernyataan yang lahir dari indvidu pernyataan Syamsir Siregar sesungguhnya adalah sebuah statment yang wajar, karena sikap partai politik yang tidak konsisten dalam berkomitmen patut dipertanyakan, buka hanya Kepala BIN orang awam pun menjadi “gregetan” dengan prilaku menteri Parpol yang mbalelo terhadap Presiden.  Akan tetapi problemnya Syamsir saat ini adalah seorang Kepala Badan Intelijen Negara. Sebab kami meyakini bahwa statement itu lahir dari simpati seorang syamsir terhadap sang presiden yang memang memiliki kedekatan secara emosional dengan Presiden SBY. Jadi dapat dikatakan bahwa Syamsir Siregar lepas kontrol dengan ucapannya, pada saat yang sama ucapan dia tidak dibenarkan oleh karena posisinya saat ini.

The Obama campaign is still smarting over some of Bill Clinton’s criticism in the primary race, while the last Democratic president remains a popular political draw. But before the two can work together, they have to speak.

Obama and Hillary Rodham Clinton have taken steps to join efforts in the last three weeks — she met with him privately, endorsed his campaign and will campaign with him Friday. But the former Democratic president and the man running to be the next one haven’t talked since the campaign ended.

Obama spokesman Bill Burton said the 42nd president came up in a phone call between Obama and Hillary Clinton on Sunday. They talked about how Obama should connect with Bill Clinton in the future, Burton said.

Bill Clinton extended his support to Obama for the first time Tuesday in a one-sentence statement from spokesman Matt McKenna.

“President Clinton is obviously committed to doing whatever he can and is asked to do to ensure Senator Obama is the next president of the United States,” McKenna said.

It’s not clear what Obama might ask him to do. The campaign wasn’t specific when asked.

“A unified Democratic Party is going to be a powerful force for change this year and we’re confident President Clinton will play a big role in that,” was all Burton would say.

Outspoken during primaries
Bill Clinton will not be attending the rally with his wife and Obama Friday in the symbolic town of Unity, N.H. McKenna said the former president is in Europe this week to celebrate Nelson Mandela’s 90th birthday, give speeches and work for the William J. Clinton Foundation.

Hillary Clinton spokesman Mo Elleithee issued a statement after her husband’s that didn’t mention him. “Senator Clinton is very pleased with how quickly the party is coming together after the primaries, and she will continue to do everything she can to unite Democrats behind Senator Obama as our nominee,” Elleithee said.

Bill Clinton was an outspoken critic of Obama during the primary race. He said Obama’s opposition to the Iraq war was a “fairy tale” and raised questions about whether the first-term Illinois senator had the experience to lead the country. His remarks angered some black leaders who felt Clinton was dismissing Obama’s historic bid, as when he compared Obama’s win in South Carolina to Jesse Jackson’s victories there in the 1980s.

Clinton fumed in response that it was Obama’s campaign that “played the race card on me.”

During one debate Obama snapped at Hillary Clinton, “I can’t tell who I’m running against sometimes.”

Bill Clinton wasn’t the only spouse on edge over the competition. Obama’s wife Michelle said of the former president in an interview with The New Yorker magazine, “I want to rip his eyes out!” before adding, “Kidding!”

President Clinton has been the most valuable personality in the Democratic Party, his political skills contrasting with those of other former Democratic nominees from Jimmy Carter to Michael Dukakis and John Kerry. But his angry outbursts while campaigning for his wife tarnished his image. Obama prizes a tightly controlled message and lack of drama in his campaign, which are not President Clinton’s hallmarks.

Half of respondents to an AP-Yahoo News poll conducted in mid-June viewed Bill Clinton favorably. But those voicing a “very favorable” opinion of him dropped from 25 percent in December before the primary voting began to 16 percent in June. Still, the former president is one of the most popular figures in public life an

In a teleconference with his top fundraisers Tuesday afternoon, Obama asked them to do what they could to help Clinton, according to two Democrats familiar with the call. A campaign spokesman confirmed that Obama had asked them to help the former first lady.

“Some of our donors have asked and Barack said if they have the ability to raise or give money to help on debt, we encourage them to do so,” spokesman Robert Gibbs said.

Obama’s green light to his money bundlers came two days before he and Clinton were scheduled to meet in Washington with some of her top fundraisers in a show of unity after their bruising contest for the Democratic presidential nomination. On Friday, the two planned to campaign together in New Hampshire.

Obama clinched the nomination earlier this month; Clinton suspended her campaign and endorsed him.

The former first lady reported a $22.5 million debt at the end of May, more than half of which was a personal loan to her presidential campaign. Clinton, in a call to her top fundraisers last week, said she would concentrate on paying off money owed to vendors, not her personal loans.

A mutual benefit
Obama’s finance team has expanded since he secured the nomination earlier this month, providing a broad base of potential assistance to Clinton. At least 200 fundraisers attended the campaign’s national finance meeting in Chicago last week. Scores were unable to attend, one participant said.

In urging his top fundraisers to help Clinton, Obama was counting on them to seek out their pool of donors to raise the money in large increments. Donors who have not contributed to Clinton’s campaign could give up to $2,300 to help her pay off her debts.

It remained to be seen whether Obama would make a similar appeal to his Internet donors, a vast network of small-dollar contributors who helped Obama shatter fundraising records during the primary contests. As of the end of May, Obama had raised more than $287 million.